CB/Hasna Zahira & Samudhra Berlian, ilustrasi produk media berita (21/5/2026)
Foto: (Pexels/Anna Keibalo)
Cobeez.id – Kemitraan antara media dan pemerintah yang saat ini menjadi strategi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi media di tengah tantangan industri digital. Namun, hubungan ini juga memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai independensi media, terutama jika kerjasama yang terjalin antara keduanya berpotensi mempengaruhi proses produksi informasi dan keberagaman pemberitaan.
Pada Mei 2026, isu mengenai homeless media dan dugaan keterlibatan sejumlah media digital sebagai mitra pemerintah menjadi perbincangan di ruang publik. Berdasarkan pemberitaan Detak Media, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkenalkan Indonesia New Media Forum (INMF) sebagai forum yang melibatkan lebih dari 20 media digital yang tercatat sebagai mitra dalam pemetaan ekosistem industri media dan media sosial. Namun, hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi di khalayak publik karena dinilai menunjukkan adanya hubungan keanggotaan resmi, padahal pemetaan ini digunakan dalam proses diskusi internal terkait perkembangan media digital di Indonesia.
Dalam pemberitaan tersebut, Kepala Bakom Muhammad Qodari juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini banyak terjadi pada platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjalin komunikasi dengan pelaku media digital untuk memperluas jangkauan informasi publik.
Namun, tidak lama setelah pernyataan ini muncul, sejumlah media digital yang namanya dikaitkan dengan INMF memberikan klarifikasi mengenai status keterlibatan mereka. Menanggapi polemik yang berkembang, Bakom melalui Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Kurnia Ramadhana, menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak terdapat kontrak ataupun arahan editorial kepada media yang tergabung dalam forum. Klarifikasi ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun pemerintah terarah pada komunikasi dan penyebaran informasi publik, bukan suatu kerjasama yang mengatur atau mengontrol isi pemberitaan media.
Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah untuk menjalin komunikasi dengan media digital bukanlah sesuatu yang keliru. Perubahan pola konsumsi informasi pada masyarakat menuntut pemerintah untuk mencari saluran komunikasi yang dapat lebih dekat dengan publik. Saat ini, sebagian besar generasi muda memperoleh informasi melalui media sosial dibandingkan dengan media konvensional. Oleh karena itu, media digital dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi publik secara efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.
Namun, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebutuhan komunikasi pemerintah. Pada dasarnya, media memiliki fungsi sebagai saluran penyebaran informasi dan pengawas kebijakan publik (watchdog) yang bertugas menyampaikan kritik, melakukan kontrol sosial, dan memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Oleh karena itu, kedekatan antara media dan pemerintah tetap perlu menjadi perhatian publik agar tidak mengurangi fungsi kritis media terhadap kekuasaan.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi media, kemitraan dengan pemerintah dapat dipahami sebagai salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan bisnis media. Persaingan industri digital membuat banyak media menghadapi tantangan pendanaan. Sebelumnya, pendapatan iklan menjadi sumber utama pemasukan, tetapi kini iklan tidak dapat menjamin keberlangsungan media. Menghadapi kondisi ini, peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dapat menjadi salah satu solusi sebagai sumber dukungan ekonomi yang membantu operasional media tetap berjalan.
Meskipun dilanda tekanan tersebut, kebutuhan ekonomi tidak seharusnya mengorbankan independensi pada media. Hal ini karena resiko terbesar dari hubungan yang terlalu dekat antara media dan pemerintah bukan hanya adanya intervensi secara langsung, melainkan juga munculnya ketergantungan yang dapat mempengaruhi sikap kritis media. Dalam beberapa kasus yang sudah terjadi, media mungkin tidak mendapatkan tekanan untuk mengubah isi berita, tetapi dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengkritik pihak yang memiliki hubungan kerja sama dengan mereka. Akibatnya, akan berpotensi memunculkan adanya self-censorship atau pembatasan diri dalam proses pemberitaan.
Selain itu, dampak lain yang dapat terjadi adalah berkurangnya keragaman informasi dalam pemberitaan. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat saat ini membutuhkan berbagai sudut pandang agar dapat memahami suatu persoalan secara menyeluruh. Jika media cenderung menampilkan narasi yang seragam karena hubungan ekonomi tertentu, publik akan terhambat dalam memperoleh informasi yang berimbang. Apabila dibiarkan dengan jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas ruang publik dan proses demokrasi.
Di luar dari polemik yang berlangsung, media konvensional maupun homeless media tetap memiliki tanggung jawab yang sama terhadap prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam penyampaian informasi, media tetap harus mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap informasi yang disampaikan. Meskipun bentuk medianya berbeda, standar etika jurnalistik tetap menjadi landasan utama dalam memproduksi konten maupun berita.
Pada akhirnya, kemitraan media dengan pemerintah bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Hubungan ini dapat menjadi bagian dari kebutuhan komunikasi publik sekaligus strategi keberlangsungan ekonomi media di era digital. Namun, transparansi dan independensi harus tetap menjadi prinsip utama. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah apakah nantinya suatu media masih mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik. Hal ini dikarenakan ketika independensi media mulai melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas media, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam dan berkualitas.
Referensi
Trikarinaputri, E., & Rikang, R. (2026). INMF: Daftar Media yang Beredar Merupakan Pemetaan Ekosistem. Tempo. https://www.tempo.co/politik/inmf-daftar-media-yang-beredar-merupakan-pemetaan-ekosistem-2134428
Ariadi C. (2026). Kepala Bakom RI Umumkan Kemitraan dengan Homeless Media, Sejumlah Media Digital Klarifikasi Independensi. Detak.Media. https://detak.media/berita/nasional/kepala-bakom-ri-umumkan-kemitraan-dengan-homeless-media-sejumlah-media-digital-klarifikasi-independensi
Penulis : Samudhra Berlian
Editor : Hasna Zahira
